[Pemikiran Politik Islam] Politik Adalah Pemahaman tentang Berbagai Kemungkinan (Bagian 2/2)



Rasulullah saw. pun memandang politik sebagai seni memahami realitas yang mungkin terjadi, bukan yang mustahil terjadi. Oleh sebab itu, beliau mengganti kemusyrikan dengan Islam, serta menjadikan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam sebagai solusi permasalahan umat. Beliau saw. juga mengganti pemikiran-pemikiran yang syirik dan kufur.

Imperialisme, khususnya imperialisme Barat, sepenuhnya menyadari kekuatan Islam dan ancaman yang akan muncul jika Islam kembali ke kancah kehidupan. Oleh sebab itu, mereka memberikan pemahaman yang pragmatis tentang politik, lalu menyebarluaskannya kepada kaum muslim. Mereka juga menggunakannya sebagai dasar bagi aktivitas politik mereka.

Bagi mereka, politik merupakan seni memahami realitas yang mungkin terjadi, yaitu beraktivitas sesuai realitas yang ada saat ini. Mereka menyebut apa pun yang bukan bagian dari realitas saat ini sebagai utopia dan angan-angan belaka. Ini semata-mata untuk menjauhkan kaum muslim dari Islam dan pemikiran Islam.

Pemahaman pragmatis yang tunduk pada realitas ini juga menyebabkan umat tidak berpikir untuk mengubah realitas. Oleh karena itu, pemahaman politik ini harus ditolak. Harus dipahami pula bahwa politik mempunyai makna mengurus dan memelihara kepentingan umat sesuai dengan hukum dan aturan Islam, bukan berdasarkan realitas atau kebutuhannya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGUASAAN LAHAN OLEH SWASTA DAN ASING HARAM DAN BERBAHAYA

Gambar
Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 11 Juli 2024. Perpres tersebut mengatur rentang waktu Hak Guna Usaha (HGU) di IKN untuk para investor adalah sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi. Total 190 tahun. Harapannya, aturan tersebut akan mengundang kehadiran investor asing di IKN yang masih nihil. Perpres ini jelas bertabrakan dengan sejumlah aturan, mengancam kedaulatan negara, dan lebih buruk daripada aturan agraria yang dibuat oleh penjajah Belanda, VOC. Sebagaimana diketahui, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) saja hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan paling lama 75 tahun. Sejumlah Bahaya Salah satu alasan Pemerintah memberikan HGU yang begitu panjang bagi investor adalah untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Y...
Baca selengkapnya

[Pemikiran Politik Islam] Politik dan Politik Internasional (Bagian 1/2)

Gambar
Politik dalam negeri, yaitu mengurus kepentingan umat dan negara, memang sesuatu yang penting. Akan tetapi, ini bukanlah satu-satunya urusan atau persoalan yang utama. Menjadikan politik dalam negeri sebagai persoalan yang utama akan mengarah pada egoisme. Hal ini juga membahayakan negara dan umat karena dapat menyebabkan konflik internal dan pergulatan di kalangan politisi, baik secara individu maupun berkelompok. Lebih jauh lagi, menjadikan politik dalam negeri sebagai persoalan utama tidak saja menghalangi umat memahami makna politik sesungguhnya. Akan tetapi, juga membuat mereka lalai mengurusi kepentingan umat dengan sebaik- baiknya. Para politisi juga harus mengamati kepentingan negara dan umat lain, mengetahui keadaan dan aktivitas mereka, serta mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai mereka. Politik luar negeri (internasional) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik. Politik merupakan pemikiran tentang pemeliharaan urusan dan kepentingan umat di negeri sen...
Baca selengkapnya